Baliho Prabowo Beratribut Militer Diprotes

jpnn.com - NGAMPRAH - Relawan Bintang Tiga Capres Prabowo-Hatta membantah baliho raksasa Capres Prabowo mengenakan atribut TNI yang terpasang di sejumlah jalan di Kabupaten Bandung Barat menyalahi aturan undang-undang pemilu.
"Kalau memang itu ada larangannya kami akan taat," ujar Relawan Bintang Tiga Maryono kepada Radar Bandung (Grup JPNN), kemarin.
Caleg terpilih Gerindra untuk DPRD KBB Dapil 1 Padalarang,Ngamprah, Sagungling ini menyebutkan, baliho yang dipasang hanya foto Prabowo memakai atribut TNI .
"Tidak ada ajakan untuk memilih Prabowo atau lambang partai dalam atribut yang terpasang. Jika memang KPU, Panwas atau yang lain bisa menunjukkan larangan itu, kami akan menggantinya," tutur Maryono.
Maryono mengaku, pemasangan baliho Prabowo beratribut TNI semata-mata kecintaan terhadap sosok Prabowo. "Itu tidak masuk difinisi kampanye, namun hanya alat peraga biasa," sebutnya.
Menurut dia, sejumlah tim relawan nomor dua protes dengan pemasangan baliho Prabowo beratribut TNI. "Jajaran penyelenggara pemilu rasanya tidak ada yang melarang," katanya.
Kendati begitu, Maryono berjanji akan mencabut baliho yang dipasanganya itu. "Demi kebaikan bersama, Insya Alloh akan kami ganti dengan baliho sama besar tapi dengan nuasa yang lebih sejuk jelang Ramadan," katanya.
Di mata Maryono, sosok Prabowo merupakan anak bangsa yang mempunyai sikap tujuan dan integritas ke depan bangsa ini.
NGAMPRAH - Relawan Bintang Tiga Capres Prabowo-Hatta membantah baliho raksasa Capres Prabowo mengenakan atribut TNI yang terpasang di sejumlah jalan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- ISSF Dorong Pemberantasan Judi Online Multi Sektor