Baliho Puan dan Airlangga Tak Berbuah Elektabilitas, Kang Ujang: Rakyat Butuh Makan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai wajar bila baliho belum menjadi cara efektif mendongkrak elektabilitas tokoh semasa pandemi Covid-19.
Hal itu seperti terlihat di dalam temuan Charta Politika Indonesia tentang Evaluasi Kebijakan dan Peta Politik Masa Pandemi yang dilaksanakan pada 12-20 Juli 2021. Di mana baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartarto tidak berpengaruh terhadap elektabilitas masing-masing yang cuma 1,4 dan satu persen.
Menurut dosen Universitas Al Azhar, Jakarta itu, langkah pemasangan baliho tidak menyentuh rakyat yang semasa pandemi banyak kesulitan dari sisi ekonomi.
"Pemasangan baliho yang banyak di sejumlah daerah, itu jadi tak berguna karena dilakukan semasa pandemi, di mana rakyat sedang sekarat," kata Ujang melalui layanan pesan, Jumat (13/8).
Menurut dia, gaya politik bertemu rakyat secara langsung sembari memberikan bantuan bisa jauh lebih ampuh untuk meningkatkan elektabilitas semasa pandemi ini.
"Masyarakat butuh makan. Semestinya uang balihonya digunakan untuk memberi makan kepada rakyat yang kelaparan karena terdampak Covid-19," tutur Ujang.
Pria kelahiran Jawa Barat itu menuturkan, seorang tokoh tidak perlu khawatir bantuan disebut money politics. Toh, kiriman bantuan tidak dilaksanakan semasa kampanye Pilpres 2024.
"Jika situasinya sudah normal, baliho menjadi penting," ujar Ujang.
Elektabilitas Puan Maharani dan Airlangga Hartarto yang gencar pasang baliho kalah jauh dibanding Ganjar Pranowo dan Anies baswedan di urutan teratas.
- PP Hima Persis Dukung Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 Perihal Solusi untuk Kemerdekaan Palestina
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Yayasan GSN Salurkan Pupuk Gratis dan Sprayer ke Petani di Magelang
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo