Balikpapan Dinilai tak Fokus Bina IKM

“Tetapi kendalannya, perusahaan di Balikpapan itu hanya merupakan head office ataupun branch office-nya saja. Lokasi kerjanya di luar Balikpapan. Itu yang  sedikit menjadi kendala untuk proses pengembangan IKM, mengingat tenaga atau jumlah karyawan di masing-masing IKM masih sedikit,” ungkapnya.

Selain itu, Imdaad juga mengungkapkan bahwa pelaku IKM di Balikpapan kerap berganti-ganti. Menurutnya, hal ini yang menyulitkan pihak Pemkot untuk melakukan pembinaan IKM. “Sifatnya hit and run , pukul kemudian lari. Maksudnya, pelaku IKM di Balikpapan ini jika sudah berhasil mendapatkan keuntungan usaha, maka mereka keluar dari Balikpapan dan pindah ke kota lain. Ini cukup merepotkan,” ujarnya.

Sementara itu, disinggung mengenai bantuan permodalan bagi IKM, Imdaad menyebutkan bahwa masalah permodalan ini didapat dari APBD kota Balikpapan, APBD Propinsi Kalimantan Timur dan Lembaga non Pemerintah.   Untuk bantuan permodalan  yang berasal dari Lembaga non Pemerintah, berasal dari perbankan, lembaga keuangan mikro, lembaga penjamin kredit daerah dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Sesuai dengan SK Walikota Balikpapan No. 188.45-20/2009 dan No. 188.45-20/2010 tentang pembentukan tim koordinasi program CSR kota Balikpapan, maka data CSR yang terkumpul sejak tahun 2008-2009 ada sebanyak 25 perusahaan dengan nilai Rp 7,35 miliar. Sementara, untuk bantuan dari APBD kota Balikpapan tahun 2007 sebesar Rp2,46 miliar, tahun 2008 sebesar Rp 1,38 miliar, tahun 2009 sebesar Rp 2,85 miliar dan tahun 2010 sebesar Rp3,14 miliar.(cha/pra/jpnn)