Balkan : PDIP dan PDS Tidak Tolak UU Pornografi

Juru bicara dari Fraksi Demokrat, Hakim Sorimuda Pohan mengingatkan adanya kekhawatiran sebagian pihak terhadap pasal yang memuat tentang peran serta masyarakat. Ia berharap pasal tersebut tidak dipandang sebelah mata. ”Kalau UU untuk kepentingan seluruh masyarakat, memang perlu melibatkan masyarakat,” terangnya. Fraksi Demokrat meyakini tidak ada satu pasalpun yang dapat memicu perpecahan, bahkan katanya, orang tua di Indonesia kini menjadi tenang karena sudah ada payung hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak.

Sedangkan juru bicara dari Fraksi Golkar Irsyad Sudiro juga mengingatkan semua pihak agar membaca UU Pornografi yang baru disahkan itu secara keseluruhan. ”Kami berpesan agar siapapun yang membaca UU ini, jangan hanya setengah-setengah supaya isinya bisa dipahami secara benar,” katanya. Ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale melanjutkan, substansi yang diatur dalam RUU ini sudah komprehensif serta telah berusaha mengakomodasi berbagai masukan serta saran dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik dari masyarakat maupun penegak hukum  Beberapa hal yang telah diakomodir itu, kata Balkan, mulai dari judul yang semula RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi diubah menjadi RUU tentang Pornografi.

 

Selain itu, lanjutnya, UU ini juga mengakomodir keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk larangan pornografi anak serta citra anak dengan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melibatkan anak, juga memuat perumusan sanksi pidana yang rasional dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Terkait definisi, Balkan mengaku Pansus juga telah merumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi dan tidak bersifat diskriminasi.(eyd)