Bambang: Kasus Dinar Candy Cukup Ditangani Satpol PP

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Dinar Candy tidak sepatutnya dikenai UU Pornografi atas ulah disjoki itu memprotes perpanjangan PPKM dengan cara berbikini di tempat umum.
Menurut Bambang, Dinar Candy sepantasnya hanya dikenai sanksi ringan oleh Satpol PP atas tindakan yang bikin heboh tersebut.
"Kasus Dinar Candy itu sebenarnya cukup ditangani satpol PP dan dikenai sanksi tipiring (tindak pidana ringan, red) saja karena mengganggu ketertiban masyarakat," kata Bambang Rukminto melalui layanan pesan, Sabtu (7/8).
Menurut dia, tidak tepat bila cewek dengan nama asli Dinar Miswari itu dijerat pasal pornografi melalui media sosial.
Bambang berpendapat, sosok yang bisa dikenai sangkaan atas pasal tersebut, yaitu pengunggah video Dinar yang sedang berbikini di pinggir jalan.
"Sangat tak tepat bila polisi menggunakan pasal pornografi dalam kasus ini, karena ini kasus tindak pidana ringan yang cukup Satpol PP saja yang menyelesaikannya," ucap Bambang.
Dinar Candy sebelumnya diamankan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (4/8) pukul 21.30 WIB.
Setelah 21 jam menjalani pemeriksaan, perempuan asal Bandung itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Dinar Candy tidak sepatutnya terancam pidana pornografi usai memprotes perpanjangan PPKM dengan cara berbikini di pinggir jalan.
- Dua Fenomena Ini Menunjukkan Kegagalan Polri Melakukan Sistem Meritokrasi
- Kemendagri Gelar Apel Kesiapsiagaan Nasional Satdamkarmat dan Satpol PP
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Satpol PP Tertibkan Badut dan Gelandangan di Kota Solok
- Tidak Lulus PPPK, Honorer Satpol PP Depresi hingga Meninggal Dunia