Bamsoet Ajak Aktivis Jaga Stabilitas Bangsa Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para aktivis yang selalu berada dekat dengan masyarakat, bisa turut terlibat menjaga stabilitas Indonesia agar tetap kondusif. Jangan sampai pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan berbagai pihak untuk membuat Indonesia terjerembap dalam berbagai krisis multidimensi.

“Kita patut bersyukur, pandemi Covid-19 sejauh ini hanya menyebabkan krisis kesehatan. Belum meningkat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik. Ini semua berkat kerjasama para aktifis bergotongroyong menjaga Indonesia. Tidak ada yang mau ditunggangi oleh kepentingan lain. Seluruhnya fokus bergotongroyong menyelamatkan Indonesia dari pandemi Covid-19," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Webinar Series DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) 'Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang di Jakarta, Selasa malam (16/6/2020).

Turut serta secara virtual Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, serta para aktivis senior seperti Hariman Siregar, Maruarar Sirait, Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung, dan Ichsan Loulembah.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, memang saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah, sebagaimana perekonomian negara dunia lainnya. Namun Indonesia belum masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 bisa mencapai 2,97 persen.

Menurutnya, diperkirakan terkontraksi mendalam di kuartal 2/2020 menjadi minus 3,1 persen akibat pemberlakukan PSBB dan berhentinya berbagai aktifitas ekonomi. Perlu kerja keras pemerintah dan semua pihak agar di kuartal 3/2020 pertumbuhan ekonomi tak lagi minus, sehingga Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi.

"Stimulus anggaran sudah disiapkan mencapai Rp 677,2 triliun. Bahkan Menteri Keuangan sore tadi menyampaikan, pemerintah akan menaikan menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya, dari sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun. Anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi 87,5 triliun, perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun, serta insentif UMKM sebesar Rp 123,46 triliun," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan para pemangku kebijakan agar senantiasa berhati-hati mengelola anggaran yang besar tersebut. Mengingat Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi secara ketat setiap rumah anggaran penanganan Covid-19 agar tak melenceng dari aturan dan tujuan.

"Aktifis juga punya peran memantau apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Korupsi di masa krisis atau bencana nasional adalah kejahatan luar biasa. Merujuk UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati," tegas Bamsoet.