Bamsoet Ajak Masyarakat Bersinergi Buat Peta Pembangunan Indonesia

Tidak ada jaminan, proyek nasional yang menghabiskan anggaran trilunan yang dipungut dari pajak rakyat tuntas dibangun dan memberi manfaat bagi rakyat. 

Misalnya, pembangunan Pusat Pembinaan Olahraga Nasional Hambalang dan berbagai proyek lainnya di pascareformasi sejak era Presiden Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur lain yang kini gencar dilakukan Presiden Joko Widodo. Jika hanya diikat dalam undang-undang, dapat diajukan judicial review dan mudah diterpedo atau dibatalkan oleh Perppu," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan MPR dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya sepakat bangsa dan negara ini memerlukan peta jalan yang jelas dan tidak mudah dimentahkan oleh adanya pergantian kepemimpinan nasional. 

Indonesia memerlukan langkah negara ke depan menjadi lebih terarah serta mencegah agar tidak setiap berganti pemimpin nasional, berganti pula haluannya.

“Ternyata, tanpa haluan negara seperti zaman Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) dan era Presiden Suharto dengan GBHN. Perjalanan bangsa kita jalan di tempat karena rencana pembangunan nasional hanya berpijak pada visi-misi presiden dan program jangka pendek,” ujar Bamsoet.

Hal itu disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Golkar ini dalam gelar acara Grand Launching dan Bedah Buku Memperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila Untuk Membangun Indonesia karya Aliansi Kebangsaan di aula Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8).

Kondisi semacam itu, lanjut Bamsoet, menyebabkan banyaknya pembangunan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.