Bamsoet Apresiasi Dukungan Civitas Akademika Universitas Warmadewa Bali

jpnn.com, BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas Warmadewa Bali agar MPR RI berwenang menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Melengkapi dukungan serupa yang datang dari Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).

Menurut Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto, memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Sejak era Reformasi, pola pembangunan justru berubah karena berdasarkan visi dan misi presiden-wakil presiden terpilih, yang dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5-10 tahun. Menjadikan tidak adanya kesinambungan pembangunan. Tidak heran jika kini banyak pihak menggaungkan kembali pentingnya haluan negara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Warmadewa, Bali, Senin (17/5/21).

Turut hadir Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Rektor Universita Warmadewa Prof Dr Dewa Putu Widjana, Wakil Rektor I I Nyoman Kaca, Wakil Rektor II Ni Putu Pertamawati, Wakil Rektor III I Wayan Parwata, serta para mahasiswa, dosen, dan civitas akademika Universitas Warmadewa.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dukungan agar Indonesia kembali memiliki Haluan Negara juga pernah disampaikan Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie, saat beliau menjadi narasumber diskusi di MPR pada 22 Agustus 2017.

Sebelumnya, di akhir Maret 2014, dalam sebuah debat politik di Jakarta, Presiden BJ Habibie juga menegaskan pentingnya Indonesia menghidupkan kembali Haluan Negara.

“Berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Bahkan sejak 1953, China mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta jalan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironisnya, Indonesia justru meninggalkan pola tersebut. Namun belum telat bagi kita jika ingin kembali menghidupkannya,” ujar Bamsoet.