Bamsoet Balas Saut: Pemerintah juga tak Usah Digaji
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang, mengusulkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang (UU) tidak digaji.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku tidak tahu apakah Saut serius atau bercanda saat menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Hari Anti-Korupsi Dunia di Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Sebab, saat itu Bamsoet juga satu panggung bersama Saut dalam diskusi tersebut. "Karena kan beliau bicara begitu dengan saya di panggung, bersama-sama saya," kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/12).
Bamsoet mengatakan dalam diskusi, itu dirinya juga menyampaikan kepada audiens bahwa sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, DPR tidak bisa sendirian dalam membuat UU.
Namun, kata dia, membuat UU harus dilakukan oleh DPR bersama pemerintah.
"Saya bercanda juga, kalau misalnya demikian saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintahnya juga tidak digaji. Sama-sama, kan begitu. Karena membuat undang-undang itu kami bersama-sama pemerintah," ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. (boy/jpnn)
Bambang Soesatyo mengingatkan KPK bahwa DPR dan pemerintah bersama membuat undang-undang.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bamsoet Dorong Industri Penjualan Langsung untuk Mengatasi Pengangguran di Indonesia
- Bamsoet Dorong Industri Penjualan Langsung untuk Mengatasi Pengangguran di Indonesia
- Bamsoet: Prabowo Menyambut Baik Keputusan MPR Terkait Bung Karno, Soeharto, dan Gus Dur
- TAP MPR II/2001 Sudah Tidak Berlaku, Bamsoet Desak Segera Pulihkan Nama Baik Gus Dur
- MPR Sahkan Peraturan Perubahan Tatib dan Rekomendasi Masa Jabatan 2019-2024
- Bamsoet: Rapat Gabungan Sepakat Pelantikan Prabowo-Gibran Pakai Ketetapan MPR