Bamsoet Balas Saut: Pemerintah juga tak Usah Digaji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang, mengusulkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang (UU) tidak digaji.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku tidak tahu apakah Saut serius atau bercanda saat menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Hari Anti-Korupsi Dunia di Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Sebab, saat itu Bamsoet juga satu panggung bersama Saut dalam diskusi tersebut. "Karena kan beliau bicara begitu dengan saya di panggung, bersama-sama saya," kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/12).
Bamsoet mengatakan dalam diskusi, itu dirinya juga menyampaikan kepada audiens bahwa sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, DPR tidak bisa sendirian dalam membuat UU.
Namun, kata dia, membuat UU harus dilakukan oleh DPR bersama pemerintah.
"Saya bercanda juga, kalau misalnya demikian saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintahnya juga tidak digaji. Sama-sama, kan begitu. Karena membuat undang-undang itu kami bersama-sama pemerintah," ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. (boy/jpnn)
Bambang Soesatyo mengingatkan KPK bahwa DPR dan pemerintah bersama membuat undang-undang.
Redaktur & Reporter : Boy
- Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional
- Merawat Asa Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Walau Dirusak Perilaku Koruptif
- DRX Token Diluncurkan, Bamsoet Sebut Potensi Jadi Aset Kripto Terkemuka di Indonesia
- Film Pinjam 100 Segera Tayang di Bioskop, Bamsoet Ungkap Pesan Penting Sang Produser
- Bamsoet Kembali Dorong Berantas Mafia Tanah, Sebut 2 Hal Ini Jadi Kunci Utama
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah