Bamsoet: Banyak Kepala Daerah jadi ‘Pasien' KPK

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat prihatin dengan sistem Pilkada Langsung yang penuh dengan politik transaksional. Sebagaimana diketahui, calon maupun kepala daerah terpilih, banyak yang menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada,” tutur Bamsoet saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, Jampidsus Adi Toegarisman serta sejumlah tamu undangan lain.

Menurut Bamsoet, banyak pihak menilai, penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi sekaligus mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan.

“Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, KPK harus lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, kedepannya KPK akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.

“KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance,” kata Bamsoet

Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan, DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional.