Bamsoet Berharap HPN 2022 Jadi Momentum Penegakan Kedaulatan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 bisa mendorong Indonesia untuk menegakkan kedaulatan digital.
Jadi, negara dan rakyat bisa memegang kendali penuh atas data dan aktivitas dunia digital.
Puncak HPN diselenggarakan pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Sekitar 136 negara dunia yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menerapkan tarif pajak minimum 15 persen terhadap perusahaan digital global dengan omzet 750 juta Euro," ucap Bamsoet.
Jadi, Facebook, Netflix, hingga Google bisa dikenakan pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk Indonesia.
Hal ini dikatakan Bamsoet setelah menerima panitia Hari Pers Nasional 2022 di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (13/1).
Penanggung Jawab HPN 2022 sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari dan Ketua 1 Bidang Konvensi HPN 2022 sekaligus anggota Dewan Pers Agus Sudibyo ikut hadir.
Ketua ke-20 DPR ini menjelaskan, sebelum adanya keputusan OECD tersebut, Indonesia termasuk menjadi negara terdepan dalam mengejar pajak berbagai perusahaan digital global.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong penegakan kedaulatan digital di Indonesia
- Indonesia Digital Popular Brand Award 2025 Digelar, Apresiasi Merek dengan Citra Terbaik
- IHSG Anjlok, Waka MPR: Kuatkan Basis Investor Instituional Domestik
- Gelar Bazar Murah di Subang, Waka MPR: Ringankan Beban Masyarakat
- Waka MPR Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah
- Dukung Eksistensi BPKH, Ketua MPR: Penting untuk Meringankan Biaya Haji
- Anak Menkum Supratman dan Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK terkait Pemilihan Pimpinan MPR dan DPD