Bamsoet Bicara Sikap Kritis Fadli Zon ke Pemerintah, hingga Hubungannya dengan Jokowi

Bamsoet Bicara Sikap Kritis Fadli Zon ke Pemerintah, hingga Hubungannya dengan Jokowi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Anggota DPR RI Fadli Zon dalam acara Podcast Bamsoet Channel, Minggu (18/10). Foto: Humas MPR RI.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai keberadaan Fadli Zon di DPR bikin parlemen tetap semarak. Apalagi setelah Fahri Hamzah pensiun, Fadli menjadi salah satu anggota DPR RI yang terdepan dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Bamsoet bahkan mengatakan tanpa kehadiran Fadli Zon, parlemen terasa kurang berwarna. Meskipun Partai Gerindra saat ini telah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu tidak membuat mantan wakil ketua DPR itu hanya duduk manis.

 

"Dia tetap kritis, vokal, dan juga kontroversial. Karena esensi dari menjadi anggota parlemen adalah berbicara, bukan berdiam diri," Kata Bamsoet usai Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Fadli Zon dalam program Youtube Bamsoet Channel, di Jakarta, Minggu (18/10).

Sebagai contoh, kata ketua ke-20 DPR ini, Fadli memilih sikap berbeda dengan partainya terkait UU Cipta Kerja. Hal itu menurut waketum Gerindra itu tak pernah mempermasalahkan oleh Prabowo Subianto selaku ketumnya di partai. Termasuk berbagai sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

 

Menurut Bamsoet, banyak orang mengira akibat sikap kritis Fadli terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama, membuat hubungan mereka berdua berjarak. Padahal sama sekali tidak.

"Mas Fadli dan Presiden Joko Widodo punya hubungan yang sangat baik. Bahkan di beberapa kesempatan saat acara di Istana Negara, saya sering melihat keduanya berbincang sambil tertawa. Dari gesture dan cara keduanya berkomunikasi, terlihat tak ada basa-basi. Menandakan hubungan mereka baik-baik saja," ungkap Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo blak-blakan bicara tentang Fadli Zon yang dikenal kritis ke pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News