Bamsoet: Di Ancol itu Munas Oplosan

jpnn.com - JAKARTA - Munas Golkar tandingan telah digelar di Jakarta tadi malam. Namun, Bendahara umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) IX Bali, Bambang Soesatyo, menilai bahwa Munas yang digelar di Ancol, Jakarta, itu abal-abal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar (AD/ART) Bab 14 Pasal 30, Bab 15 Pasal 3, Bab 11 Pasal 25.

"Sekali lagi, apa yang terjadi, di Ancol adalah inkonstitusional atau ilegal. Bisa juga disebut Munas tandingan, Munas oplosoan, atau Munas KW2 (kualitas dua). Karena sudah jelas-jelas melanggar AD/ART," kata Bambang dalam konferensi pers di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (7/12).

Bahkan, politikus yang akrab disapa Bamsoet ini juga mengkritik mereka (kubu Presidium) yang sebelumnya gencar meminta Munas digelar pada Januari, justru menggelar Munas beberapa hari setelah Munas Bali. Karena itu, dirinya menduga, mereka tengah memanfaatkan celah hukum. Apabila kubu presidium terlalu lama, mereka tidak bisa mengganggu gugat apa yang terjadi di Munas Bali karena kepengurusan sudah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM.

"Ini teman-teman tergopoh-gopoh menyelenggarakan Munas oplosan di Ancol dengan harapan ada dua kepengurusan di Menkumham. Kemudian, mencoba untuk menaikkan posisi tawar terhadap apa yang sedang terjadi saat ini," jelasnya.

Bambang pun mengapresiasi sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang tidak hadir dalam Munas tersebut. Sebab, dirinya berharap, pemerintah tidak terjebak dalam pertikaian internal Partai Golkar (PG) agar semua berjalan baik.

"Kami memberi penghargaan pada Pak JK sebagai mantan Ketum (Ketua Umum) kami yang tidak hadir, yang sebelumnya diharapkan hadir kawan-kawan Ancol, itu artinya JK menjaga kehormatan PG. Bagaimana pun JK adalah mahkota Gokar. Ketidakhadiran Tjahjo dan JK membuat kami lega. Sekali lagi, kami berharap pemerintah berada di tempat netral," tandasnya. (dms)