Bamsoet: Dominasi KMP Sudah Sesuai Keinginan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai presiden terpilih Joko Widodo dan para pendukungnya, mestinya tidak meratapi dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR-MPR. Sebab, dominasi KMP di parlemen, sebenarnya sudah sejalan dengan keinginan awal Jokowi saat mulai membangun koalisi partai politik (Parpol) menuju pentas pemilihan presiden Juli lalu.

“Saya yakin semua orang masih ingat dengan pernyataan Jokowi tentang koalisi parpol yang dibutuhkannya untuk maju ke pentas Pilpres. Jokowi waktu itu menegaskan, dia butuh koalisi ramping dan menghindari koalisi gemuk,” katanya dalam pesan elektronik yang diterima, Minggu (12/10).

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, pilihan Jokowi pada koalisi ramping otomatis mendorong sebagian besar parpol bersekutu dan berseberangan dengannya selama proses menuju pelaksanaan pilpres maupun pascapilpres. Fakta ini harus diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan Jokowi tersebut.
 
“Jadi ketika pilihan itu teraktualisasikan oleh dominasi KMP di DPR-MPR,  Jokowi dan para pendukugnya semestinya tidak meradang. Sebab fakta dominasi KMP itu sudah sejalan dengan keinginan awal Jokowi,” katanya.

Sayangnya kata Bamsoet, para pendukung Jokowi sepertinya melupakan hal tersebut. Hingga sampai-sampai mengecam dominasi KMP di DPR dan MPR. Bahkan yang paling menyedihkan, KMP juga dicurigai ingin menjegal program pemerintahan Jokowi, atau disebut-sebut punya agenda memakzulkan Jokowi.

“Kecurigaan itu bukan hanya berlebihan, tapi sudah menjadi angan-angan yang sama sekali tidak relevan. Bayangkan, pelantikan Jokowi saja belum terlaksana tapi banyak orang begitu sering menyuarakan kecurigaan tentang kemungkinan pemakzulan. Mereka seakan-akan sudah bisa menebak tindak inkonstitusional apa yang akan dilakukan Jokowi,” katanya.

Bamsoet mengaku geli mendengar tudingan-tudingan tersebut. Karena argumen seakan dibangun dengan melupakan bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menjalin komunikasi guna meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin saja bisa dilakukan presiden. (gir/jpnn)