Bamsoet Dorong KPU Wajibkan Legislator yang Baru Dapat Pembekalan Ideologi Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan para anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang mendapatkan pembekalan pemahaman ideologi Pancasila dan filsafatnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyarankan agar pembekalan tersebut diberikan sebelum anggota legislatif yang baru mulai menjalankan tugasnya di parlemen.
"KPU bisa bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memberikan pembekalan kepada para anggota DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi serta DPR RI periode 2024-2029 mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya," kata Bamsoet seusai menerima kunjungan Dewan Pakar BPIP Prof John Pieris, Jumat (4/8).
Menurut Bamsoet, pembekalan perlu dilakukan lantaran anggota dewan baru memiliki beragam latar belakang.
"Sehingga diperlukan kesepahaman serta penguatan tentang ideologi Pancasila," tegasnya.
Ketua ke-20 DPR itu mengatakan para anggota legislatif harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengatur penyelenggaraan negara, shingga setiap peraturan serta kebijakan yang dibuat mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Terlebih, kata Bamsoet, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu sempat merilis sebanyak 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu pada Pancasila.
"Inkonsistensi dan ketidaksesuaian tersebut terjadi pada pasal-pasal hasil amandemen konstitusi keempat, atau amandemen terakhir pada 2002," ungkap Bamsoet.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan alasannya mendorong KPU mewajibkan para legislator yang baru dapat pembekalan ideologi Pancasila
- Ibas: Perlukah Amandemen UUD 45 untuk Akomodasi Perkembangan Zaman?
- Waka MPR Sebut Semangat Kebhinekaan Harus terus Dihidupkan
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Memperingati Imlek, Eddy Bicara Kemampuan Prabowo Meredam Gerakan Identitas
- Waka MPR Dorong Terus Keterlibatan Masyarakat dalam Meningkatkan Budaya Literasi
- Waka MPR Sebut Usulan Trump soal Relokasi Warga Gaza sebagai Upaya Pembersihan Etnis