Bamsoet Dorong MPR Matangkan Kajian soal Menghidupkan GBHN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus mematangkan kajian tentang pentingnya kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Harapannya, GBHN akan menjadi panduan bagi perjalanan bangsa dan negara.
"Mengimbau MPR untuk melakukan kajian terhadap perumusan GBHN yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Bamsoet -panggilan akrab Bambang- guna merespon peringatan reformasi ke-20, Senin (22/5).
Bamsoet mengatakan, era reformasi di Indonesia telah memasuki usia ke-20. Menurutnya, pemerintah harus punya acuan jelas di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga menyuarakan pentingnya kembali menghidupkan GBHN. Ketua umum PDI Perjuangan itu mengenalkan istilah Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai pengganti GBHN.
Ide Megawati itu memperoleh respon banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Bahkan, MPR yang memiliki kewenangan mengamendemen UUD 1945 menganggap GBHN diperlukan untuk memperjelas arah pembangunan bangsa dan negara.
Bamsoet menambahkan, segenap elemen bangsa Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Mengingat seluruh masyarakat berperan penting dalam memperkuat rasa nasionalisme dan memajukan bangsa Indonesia," tegasnya.(wid/rmo/jpg)
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan MPR mematangkan kajian tentang GBHN agar ada panduan jelas tentang arah perjalanan bangsa ke depan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anak Menkum Supratman dan Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK terkait Pemilihan Pimpinan MPR dan DPD
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- Waka MPR Apresiasi Penjelasan Dirut Pertamina: Redam Kegundahan Publik
- Ibas Ingatkan MBG Harus Berjalan Baik, Berkualitas, & Tepat Sasaran
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Menangis, Nasib Pengangkatan R2/R3 Tua Diujung Pensiun, untuk PPPK 2024 Tahun Depan
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil