Bamsoet: DPR dan Pemerintah Juga Fokus Bangun SDM
jpnn.com, BANJARBARU - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pada akhir masa bakti periode 2014-2019, pihaknya dan pemerintah sepakat untuk tidak hanya meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik seperti infrastruktur.
Pihaknya dan pemerintah juga bertekad meninggalkan legacy pembangunan sumber daya manusia yang tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi.
“Kerja sama pemerintah dengan DPR RI, walaupun ada dinamika, tetapi tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015 fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan di tahun 2016, dan pemerataan pembangunan di tahun 2017. Untuk 2018 sampai 2019, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” ujar Bamsoet saat melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan periode 2019-20 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (05/3).
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke.
Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut.
Di dalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.
“Anggaran sektor pendidikan dinaikan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019, dan sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” papar Bamsoet.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pada akhir masa bakti periode 2014-2019, pihaknya dan pemerintah sepakat untuk tidak hanya meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik seperti infrastruktur.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online