Bamsoet: DPR dan Pemerintah Juga Fokus Bangun SDM

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga tersebut harus diawasi bersama.

DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat.

Pengurus SOKSI yang berada di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi, seperti di Kalimantan Selatan juga bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah daerah setempat.

"Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat sehingga mudah untuk mewujudkan good and clean governance," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat Kalimantan Selatan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tak hanya melalui tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi dan nikel, tetapi juga ada keanekaragaman seni serta budaya, didukung eksotisme alam yang luar biasa.

"Semuanya bisa semakin dikembangkan jika didukung sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesional dan produktif. Disinilah peran dan kontribusi SOKSI dibutuhkan," tutur Bamsoet.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya yang berada di angkatan kerja, Wakil Ketua Umum KADIN ini mendukung langkah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat seribu Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, seperti di pondok pesantren maupun komunitas lainnya.