Bamsoet Dukung Santri Penghafal Al-Quran
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung keberadaan Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan para penghafal Al-Quran, hafidz dan hafidzah.
Sebab, yayasan yang berdiri sejak 2005 lalu sudah memiliki 60 cabang yang tersebar di 15 provinsi dengan 4.500 lebih santri.
Adapun yayasan itu terdapat di Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
"Yayasan itu memudahkan para santri untuk belajar langsung tahfidz Quran di berbagai lembaga pendidikan di Turki," kata Bamsoet usai menerima pengurus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah di Jakarta, Jumat (22/10).
Dia menambahkan, yayasan itu juga memiliki program beasiswa ke Turki untuk jenjang pendidikan mulai tingkat SMP/sederajat hingga SMA/sederajat.
Pengurus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah yang hadir antara lain Ustad Selman, Ustad Bestami dan Ustad Osman.
Bamsoet menjelaskan, program pendidikan di Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah terbagi menjadi 6 tingkatan.
Pertama, tingkat pra tahfidz yang mengajarkan qiraat, ilmu tajwid, tahsin, fiqih, sirah nabawiyyah, ilmu khat, bahasa arab dan bahasa Turki.
Kedua, tingkat tahfidz yang mulai menghafal 30 juz. Ketiga, tingkat ibtidai yang mengajarkan ilmu tajwid, hafalan hadits, aqidah, fiqih, tasawuf, dasar-dasar ilmu sharf dan nahwu, bahasa Turki dan bahasa Arab.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung keberadaan Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan para penghafal Al-Quran, hafidz dan hafidzah.
- Santri Berpotensi Besar di Industri Haji dan Umrah Digital
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi