Bamsoet Harap Arab Saudi Kaji Penghentian Sementara Kunjungan Jamaah Umrah Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Liga Muslim Dunia dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, meminta kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara kunjungan jamaah Indonesia melakukan ibadah umrah. Terlebih, sampai saat ini Indonesia masih bersih dari Corona (Covid-19).

"Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Pakistan, dan lainnya yang terkena penghentian sementara umrah lantaran di negaranya sudah ditemukan banyak warga yang terkena virus Covid-19, di Indonesia sejauh ini masih bersih. Pelarangan tersebut akan membuat sedih para jamaah Indonesia, yang setiap tahunnya tak kurang dari 1 juta jamaah melakukan ibadah umrah," ujar Bamsoet saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami), H.E. Mr. Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, di Gedung MPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/20).

Turut hadir dari jajaran Liga Muslim Dunia antara lain Deputy Secretary General for International Relations Mr. Mohammed Saeed Almajdoui, General Advisor to the Secretary General Mr. Osamah Jibran Alqahtani, Director World Moslem League Office in Jakarta Fahad Mohammed Alharbi.

Hadir pula Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Mr. Essam bin Abed Al-Thaqafi. Sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan dan Hidayat Nur Wahid (F-PKS).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti diskriminasi yang memancing kerusuhan sosial yang terjadi di India akibat pemberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amandement Act) yang baru saja disahkan India pada Desember 2019.

Kerusuhan yang sudah menelan 24 warga meninggal dan 200 orang luka-luka ini terjadi lantaran melalui UU tersebut, pemerintah India akan memberikan kewarganegaraan kepada imigran dari tiga negara tetangganya, yakni Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun kebijakan tersebut tak berlaku bagi imigran yang beragama Islam.

"Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap India yang merupakan sahabat baik Indonesia sejak zaman awal Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945, kita memahami pembuatan undang-undang merupakan hak kedaulatan suatu negara. Namun bilamana ada diskriminasi terhadap pemeluk agama yang bisa memancing konflik, bukan hanya di negara yang bersangkutan melainkan bisa melebar ke berbagai penduduk muslim di negara lain, sudah menjadi kewajaran jika Indonesia turut mengingatkan. Karena sahabat yang baik, adalah sahabat yang mau berbagi pandangan, saling mengingatkan dan saling menguatkan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengajak Liga Muslim Dunia sebagai salah satu organisasi islam non-pemerintahan terbesar dunia, untuk bersama Indonesia mempromosikan Islam yang moderat.