Bamsoet Hingga Menkumham Dukung Mochtar Kusumaatmadja jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengenai luas perairan Indonesia tersebut akhirnya diumumkan oleh pemerintah Indonesia kepada seluruh dunia pada 13 Desember 1957.

Dikenal dengan Deklarasi Djuanda, merujuk nama perdana menteri Indonesia kala itu, Djoeanda Kartawidjaja.

"Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan bahwa segala perairan disekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, hingga saat ini UNCLOS 1982 selalu menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia, pada setiap upaya penyelesaian berbagai isu dan persoalan di bidang kelautan, serta negosiasi batas maritim dengan negara lain. Termasuk dalam menghadapi sengketa di Laut China Selatan.

Melalui konsep negara kepulauan dan wawasan nusantara tersebut, Prof. Mochtar Kusumaatmadja tidak hanya berjasa secara politik dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari gugusan ribuan pulau.

Namun, secara ekonomi, dengan mempertahankan kesatuan wilayah perairan Indonesia dengan segala keberlimpahan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Misalnya dalam sektor perikanan, hingga pertambangan dan energi.

"Inilah, yang kemudian diperjuangkan Indonesia dalam beberapa kali konvensi hukum laut internasional, dan itu adalah salah satu pencapaian sekaligus kebanggaan fundamental bangsa dan negara Indonesia," pungkas Bamsoet. (jpnn)