Bamsoet: Idealnya Parpol Memang Dibiayai Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut bahwa partai politik harus dibiayai pemerintah. KPK mengusulkan idealnya pemerintah membiayai Rp 10 ribu per suara.

"Sangat mungkin karena idealnya memang begitu parpol itu harus dibiayai pemerintah," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Legislator Partai Golkar itu mengatakan awalnya parpol mendapat Rp 108 per suara. Namun, naik menjadi Rp 1.000 per suara. Hanya saja, jumlah itu belum ideal. Berdasar kajian KPK, idealnya adalah Rp 10 ribu per suara.

"Namun, karena keuangan pemerintah terbatas dan banyak LSM yang belum setuju, mereka setuju hanya pada angka Rp 1000. Itu yang baru bisa dicapai," kata Bambang.

Menurut Bamsoet, berdasar penelitian Perludem, angka Rp 1.000 per suara itu hanya bisa meng-cover kebutuhan parpol sekitar 13 persen. "Jadi, masih jauh dari harapan sehingga parpol sangat berat ruang geraknya. Tidak bisa disalahkan kalau kemudian parpol tersebut jadi pragmatis," katanya.

Misalnya, ujar Bamsoet, parpol akan mencari ketua umum maupun bendahara yang berduit. Kemudian menunjuk ketua di daerah yang punya kantor, sehingga bisa langsung ditempati menjadi kantornya parpol. "Jadi agak bergeser dari nilai yang sesungguhnya idealisme partai didahulukan," jelasnya.

Bamsoet mengatakan, kalau saja yang membiayai parpol itu hanya negara saja, maka siapa pun pemimpin partai itu tidak perlu yang berasal dari konglomerat. "Atau dibandari oleh bandar atau konglomerat," tegasnya.

Menurut Bamsoet lagi, di negara-negara lain seperti Jerman, Selandia Baru, parpol dibiayai oleh pemerintah. "Namun, dibarengi dengan perubahan sistem politik di mana kader partai bisa tampil di kancah elite politik," ujar Bamsoet. (boy/jpnn)