Bamsoet: Indonesia Memerlukan Pokok-pokok Haluan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Indonesia memerlukan pokok-pokok haluan negara untuk memberikan arah pembanguan bangsa ke depan.
Ia menambahkan, meskipun akan menuju masa Indonesia Emas, sampai hari ini belum terdapat gambaran jelas akan seperti apa negara dan bangsa pada 2045, saat merayakan 100 tahun Indonesia merdeka.
"Apakah Jakarta akan tetap seperti ini? Bengkulu, Jambi, Kalimantan? Dan apakah ibu kota akan pindah, semua masih gelap," kata Bambang saat Focus Group Discussion bertema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila" secara virtual, Senin (9/11).
Sebab, ujar Bamsoet, semua bisa dipatahkan dengan visi misi presiden yang terus bergantian dalam 25 tahun yang akan datang sampai 2045.
"Masih akan ada empat hingga lima kali lagi pilpres jelang usia 100 tahun Indonesia merdeka," ungkap dia.
Menurut Bambang, sejak terpilih dan dipercaya sebagai ketua MPR, ia bersama pimpinan MPR lainnya sudah melakukan silaturahmi kebangsaan. Pimpinan MPR mengunjungi antara lain PP Muhammadiyah, PBNU, para ketua umum partai politik, dan tokoh bangsa serta tokoh agama.
Menurut dia, rata-rata sejalan dengan pemikiran Forum Rektor Indonesia, yakni perlunya menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara agar arah bangsa ini jelas ke depannya.
"Tidak terpengaruh oleh pergantian presiden dan selera presiden, siapa pun presidennya nanti," ujarnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai Indonesia memerlukan pokok-pokok haluan negara agar arah pembangunan ke depan menjadi jelas.
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi