Bamsoet: Jangan-jangan Surat Menkum HAM Palsu Juga

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa DPP Golkar yang sah masih pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Ini disampaikan politikus yang akrab disapa Bamsoet, saat interupsi dalam rapat paripurna DPR, Senin (23/3).

"Kita sudah dengar sahabat saya di golar yang telah menyatakan ada klaim. Ada DPP Golkar pimpinan Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali. Kami berpandangan yang masih sah adalah DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," katanya.

Menurut Bamsoet, boleh saja kubu Agung Laksono ingin buru-buru diakui, tapi bagaimanapun juga aturan main harus diikuti. Dia mengajak Anggota DPR kubu Agung Laksono tidak hanya mengikuti kepentingan sesaat dan syahwat.

"Jangan karena kepentingan sesaat, tidak bisa mengahan syahwat nafsu kita, lalu mendorong pimpinan DPR menyimpangan dari tindakan yang selama ini sudah kita taati bersama," tegasnya.

Ditegaskan Bamsoet, DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen Munas Ancol ke Bareskrim Polri. Dimana ada 23 mandat DPD yang dipalsukan, bahkan ditandatangani pengurus yang sudah meninggal sejak 2012 lalu.

"Ada 23 mandat dipalsukan. Tanda tangan palsu, stempel palsu. Laporan itu sudah disidik dan sebentar lagi akan ada yang jadi tersangka. Artinya saya ingin mendorong pimpinan dewan jangan begitu percaya surat Menkum HAM. Jangan-jangan surat (Menkum HAM) palsu juga," tegasnya, disambut tawa anggota dewan.

Bamsoet menegaskan bahwa urusan Golkar belum selesai karena masih ada upaua hukum ke PN Jakarta Utara, yang sidangnya segera digelar. "Sehingga menurut pandangan kami, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tak ada Golkar hasil Munas Ancol," pungkasnya. (fat/jpnn)