Bamsoet Jawab Hoaks Amendemen UUD 1945 Lewat Buku 'Negara Butuh Haluan'

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo segera meluncurkan buku yang diberi judul 'Negara Butuh Haluan'.

Peluncuran buku Bamsoet ke-21 itu akan dilakukan pada 10 September nanti.

Bersamaan peluncuran Buku Bamsoet ke-20, yang berjudul 'Hadapi dengan Senyuman, Vaksinasi Kesehatan vs Vaksinasi Ideologi'.

Buku 'Negara Butuh Haluan' merupakan tulisan berseri Bamsoet menanggapi reaksi atas Rekomendasi MPR Periode 2009-2014 dan 2014-2019 tentang perlunya menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen terbatas UUD 1945 untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Bamsoet menyampaikan, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait PPHN.

“Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25 tahun hingga 100 tahun ke depan," kata Bamsoet.

Dia mengaku senang karena berhasil menghadirkan PPHN sebagai sebuah diskursus ketatanegaraan dan menunjukkan eksistensi MPR.

"Apalagi keinginan amendemen terbatas untuk memasukan PPHN dalam UUD 1945 itu sudah bergaung sejak 2 periode atau 10 tahun yang lalu," ujarnya.

Bamsoet menegaskan, perubahan UUD 1945 telah diatur prosedurnya.