Bamsoet Jawab Hoaks Amendemen UUD 1945 Lewat Buku 'Negara Butuh Haluan'

UUD 1945 memang tidak imun dengan perubahan karena memang pembentuknya mendesain perubahan sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Namun, kata Bamsoet, diskursus amendemen terbatas untuk menghadirkan kembali PPHN kemudian banyak 'dipelintir' dan 'digoreng' sebagai upaya perubahan periodesasi presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan presiden dan isu lainnya.
Hal tersebut menurutnya, menunjukan bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.
“Sebagai rumah kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh," kata Bamsoet lagi.
Bamsoet menyatakan, PPHN diperlukan sebagai pedoman dan upaya untuk melahirkan negarawan yang otentik agar bangsa ini tidak terus-menerus berganti haluan jika terjadi pergantian pemimpin nasional.
"Karena itu menghadirkan kembali PPHN sebagai visi negara, jangan dipahami dengan pendekatan politik praktis," pungkasnya. (mar1/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Ketua MPR Bambang Soesatyo segera meluncurkan bukunya yang ke-21 berjudul Negara Butuh Hoax.
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem