Bamsoet: Kejar Untung Rp 10 M, Biaya Pengacara Rp 20 M

Bamsoet menyayangkan adanya pengusaha cincai-cincai dengan pembuat kebijakan,  baik itu legislatif maupun eksekutif. "Ujung-ujungnya merugikan masyarakat dan negara," tegas Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet mendorong agar KPK memperbaiki birokrasi yang sering membuat pengusaha mengambil jalan pintas.

Bamsoet meminta KPK membuat kajian. Menurut dia, dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan sudah membuat kajian di lima daerah antara lain di Medan, Riau, Banten. "Daerah-daerah itu yang jadi fokus kajian reformasi birokrasi, dimulai dari soal perizinan," katanya.

Ia bersyukur, KPK sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Pihaknya akan terus memberikan masukan kepada KPK. Misalnya, soal apakah penerapan reformasi birokrasi berlangsung dengan benar dan  perizinan mudah didapat dengan biaya murah.