Bamsoet Kembali Meluncurkan Buku ke-31, Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045

"Kepatuhan pada PPHN mutlak untuk menghindari program-program pembangunan yang spekulatif atau eksperimental. Saat ini, rumusan PPHN terus berproses di MPR RI," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (3/9).

Wakil ketua Partai Golkar itu mengingatkan beragam tantangan riel yang dihadapi bangsa Indonesia akibat perubahan zaman di antaranya meliputi kerja merawat ketahanan dan kemandirian di sektor pangan.

"Karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan nasional di masa depan ini idealnya ditetapkan dalam PPHN," kata Bamsoet.

Dosen tetap pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta dan Universitas Terbuka ini menerangkan, perhatian khusus juga harus diberikan pada percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT) untuk mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif.

Dari aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), bangsa Indonesia harus segera menghadirkan SDM bertalenta digital dalam jumlah yang tidak sedikit.

Pada aspek pembangunan ekonomi, negara-bangsa didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi, utamanya hilirisasi sumber daya alam (SDA).

"Kehadiran PPHN menjadi sebuah keniscayaan. Sebab PPHN menjadi jaminan konstitusional bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Bamsoet.

Buku terbaru ini melengkapi 30 judul buku yang telah ditulis Bamsoet sejak 1988 hingga tahun 2022. Diantaranya, 'Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia' (1988), 'Mahasiswa dan Lingkaran Politik' (1989), 'Kelompok Cipayung, Gerakan dan Pemikiran' (1990), 'Mahasiswa & Budaya Kemiskinan di Indonesia' (1990), 'Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita' (1991), 'Masa Depan Bisnis Indonesia 2020' (1998), 'Skandal Gila Bank Century' (2010), 'Perang Perangan Melawan Korupsi' (2011), 'Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul' (2011).