Bamsoet: Kewenangan DPD RI Sebenarnya Sangat Besar

Selanjutnya, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.

Poin penting lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Terakhir, pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan.

"Pada poin-poin yang diatur dalam Ketetapan MPR itulah, DPD perlu menampilkan diri secara maksimal dan optimal, mengingat upaya pemerataan pembangunan masih menggambarkan karakteristik kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar-daerah masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Dewan Pakar KAHMI ini menuturkan, agar DPD bisa semakin maksimal dan optimal, perlu penguatan kewajiban konstitusional bagi DPD. Dimulai pada tahap perencanaan, tahap pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan tahap pembahasan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Pada tahap perencanaan, DPD melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat daerah melalui kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya. Melakukan pendampingan terhadap perencanaan pembangunan daerah, khususnya mengenai dana transfer ke daerah dan dana desa.

Selanjutnya, memperjuangkan rencana kerja pembangunan daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional untuk diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pada tahap pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, DPD melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Khususnya yang berkaitan dengan dana transfer ke daerah dan dana desa, untuk dijadikan dasar bagi Menteri Keuangan dalam menyusun Nota Keuangan/RAPBN yang akan diusulkan Presiden kepada DPR. Sementara pada tahap pembahasan RUU APBN, DPD ikut terlibat secara tri-partit.

“Dalam konteks dan perspektif seperti ini, penguatan kewenangan DPD memang memerlukan revisi beberapa undang-undang. Inipun tetap bukan jalan yang mudah, tetapi tidak sesulit jika terus berfokus pada penguatan kewenangan dalam UUD. Ke depan DPD memang perlu diperkuat kewenangannya, bukan hanya dalam bidang legislasi, melainkan juga fungsi pengawasan dan anggaran. DPD perlu menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas DPR dan pemerintah," pungkas Bamsoet.(jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?