Bamsoet: Komunitas Pedagang Bakso Menunjukkan Semangat Pancasila

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, sektor kuliner cukup tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19. Karena turut ditopang penjualan online melalui berbagai platform digital. Sehingga, masyarakat tak perlu keluar rumah untuk bisa menikmatinya.
Namun demikian, katanya, bukan berarti para pedagang bakso tak kewalahan. Penurunan penjualan tetap terjadi karena warga tak bisa lagi menikmati bakso sebagai sarana berkumpul. Karenanya, dukungan bantuan dari pemerintah untuk UMKM sangat dibutuhkan.
Bantun itu menurutnya bisa menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 695,2 triliun. Di mana, sektor UMKM mendapatkan kucuran sekitar Rp 68,2 triliun. Antara lain Rp 34,15 triliun untuk subsidi bunga, Rp 28,06 triliun untuk insentif pajak PPh 21 DTP dan PPh final UMKM DTP, serta Rp 6 triliun untuk penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM.
Oleh karena itu, waketum KADIN Indonesia ini mendorong KPBN mendata siapa saja pedagang bakso yang terkena imbas paling parah akibat pandemi Covid-19. Sehingga bisa diajukan untuk menerima bantuan dari anggaran PEN.
"Itulah gunanya berorganisasi. Seperti sebatang lidi, jika sendirian tak memiliki kekuatan. Namun jika berkumpul dan disatukan dalam satu ikatan, akan memiliki kekuatan yang hebat. Melalui keanggotaan di KPBN, para pedagang bakso tak hanya akan memperluas relasi usaha dan persaudaraan, namun juga memperluas kesempatan memperoleh berbagai manfaat dari kebijakan pemerintah," pungkas Bamsoet.(*/jpnn)
Ketua MPR mengapresiasi langkah komunitas pedagang bakso dalam berbagi dengan anak yatim dan piatu.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Lulusan CPNS dan PPPK 2024 Dongkrak Jumlah ASN Hingga 5,7 Juta Orang
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem