Bamsoet Minta Jokowi Menjadi Saksi
jpnn.com, JAKARTA - Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan restu apa pun untuk calon ketua umum Partai Golkar.
Ketua DPR RI itu menyampaikan hal tersebut saat ditanya apakah kedatangannya ke Istana, Selasa (13/8), juga untuk minta restu Jokowi maju sebagai caketum Golkar. Dia mengaku menemui presiden bukan urusan politik, tetapi menyerahkan undangan pernikahan anaknya, sekaligus meminta suami Iriana itu menjadi saksi.
"Pak Jokowi tidak akan memberikan restu-restuan, karena saya menganggap Pak Jokowi kepala negara, maka yang diinginkan beliau siapa pun di partai mana pun yang akan berkompetisi beliau mempersilakan yang penting berlangsung secara demokrasi," ucap Bamsoet.
BACA JUGA: Bamsoet Dinilai Lebih Membawa Harapan Bagi Kemajuan Golkar
Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu menyebutkan bahwa Jokowi merupakan seorang negarawan yang tidak akan mencampuri urusan internal partai politik. Bamsoet juga ingat pesan Presiden ketujuh RI itu di pertemuan sebelumnya, agar jangan ada perpecahan di Golkar.
Selain menyampaikan undangan pernikahan anaknya, Bamsoet mengaku dalam pertemuan kali ini dia dan Jokowi hanya membicarakan hal yang ringan-ringan saja.
"Ya bicara soal keadaan sekarang lah, perundang-undangan. Partai justru kami tidak bicarakan. Malah kami bicara soal munas (PDIP) kemarin yang bersambut pantun," tambah mantan ketua Komisi III DPR itu. (fat/jpnn)
Bamsoet mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan restu apa pun untuk calon ketua umum Partai Golkar.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo