Bamsoet Minta KPK Kaji Kaitan Korupsi dan Pilkada Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji efek pilkada langsung terhadap maraknya rasuah. Dia menegaskan, selama ini banyak kepala daerah yang terjerat korupsi karena imbas sistem pilkada langsung yang penuh politik transaksional.

“Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. Apakah memang pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada,"  kata Bambang saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Jakarta, Senin (12/3).
           
Bamsoet -pangilan akrab Bambang- mengatakan, banyak pihak menilai penerapan pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem itu juga diyakini akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan.

“Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," terang mantan ketua Komisi III DPR ini.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan maka KPK di masa mendatang akan makin dipercaya publik. Selain itu, KPK juga akan meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara jika fungsi pencegahan dan pengawasan berjalan baik.

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," ujar Bamsoet.
 
Selain itu Bamsoet juga menegaskan, DPR akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Apalagi korupsi makin masif dan menggunakan modus yang canggih.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai,” ujarnya di acara yang juga dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Kepala Staf Presiden Moeldoko itu.(boy/jpnn)