Bamsoet Minta Mendagri Bereskan Ribuan e - KTP Tercecer
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, temuan ribuan keping kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Duren Sawit, Jakarta Timur, maupun di daerah lain harus menjadi perhatian serius.
Pimpinan parlemen sudah mendorong Komisi II DPR meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait tercecernya sejumlah e-KTP di Duren Sawit, maupun di beberapa tempat lainnya. "Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Bambang mengatakan, pimpinan parlemen sudah meminta Komisi II DPR memanggil pihak-pihak terkait termasuk juga perusahaan pengadaan e-KTP tersebut. "Supaya tidak dipolitisasi, tidak dijadikan isu politik menjelang pemilu," katanya.
Dia mengimbau Mendagri Tjahjo untuk lebih serius mendalami kasus ini. Menurut dia, perlu dibentuk tim mengingat suara-suara di Komisi II DPR cukup nyaring untuk membuat semacam panitia khusus (pansus).
"Namun, menurut saya, kalau itu sudah ditangani dengan baik (oleh) mendagri, tidak diperlukan pansus. Tapi kalau tidak, barangkali kawan-kawan di DPR akan mendorong itu," jelasnya.
Seperti diberitakan sejumlah anak-anak yang sedang bermain di wilayah Kampung Bojong Rangkong, RT 003/RW 011 Kelurahan Pondok Kopi di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12) siang menemukan ribuan keping e-KTP. Kartu tanda penduduk itu berada dalam karung beras.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, ada 2.158 e-KTP yang ditemukan. “Benar, e-KTP itu ditemukan dalam karung beras berukuran 20 kilogram,” kata dia. (boy/jpnn)
DPR meminta Kemendagri menyikapi serius masalah temuan e - KTP tercecer agar tidak menjadi isu politik.
Redaktur & Reporter : Boy
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur