Bamsoet Minta Pemerintah Buat Aturan soal Digital Trading
Di dalamnya, bisa menjelaskan bahwa digital trading termasuk kategori penasihat berjangka.
Jadi, keberadaannya bisa legal digunakan untuk membantu masyarakat dalam berinvestasi.
"Selain itu, menyusun peraturan mengenai perdagangan digital trading sebagai barang/jasa yang diperjualbelikan serta menyusun peraturan penggunaannya dalam perdagangan berjangka komoditi,'' ungkap Bamsoet.
Karena itu, kami mendorong lahirnya Asosiasi Digital Trading Indonesia (ADTI) untuk menjadi mitra kerja Bappebti dan Kementerian Perdagangan.
Khususnya dalam memberikan edukasi terkait literasi investasi kepada masyarakat, sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang kondusif agar bisa menjamin kepastian hukum terkait keberadaan digital trading.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Indonesia perlu segera membuat Bursa Kripto.
Selain memberikan kepastian usaha, kepastian hukum, dan perlindungan investor dan konsumen kripto di Indonesia, kehadiran Bursa Kripto sangat penting untuk mengawasi perdagangan kripto.
Sekaligus memperkuat posisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital dunia, khususnya wilayah Asia dan Asia Tenggara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, di tengah kemajuan teknologi informasi, digital trading bisa dimasukkan dalam kategori penasihat berjangka
- Bitget Capai Volume Perdagangan & Trader Aktif Harian Tertinggi di Tengah Kenaikan Pasar
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Pintu Pro Futures Hadirkan Perdagangan Derivatif Crypto
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim
- Upbit Indonesia Dukung Generasi Muda di Bidang Olahraga Kancah Internasional
- MPR & ILUNI FHUI Gelar Justisia Half Marathon, Plt Sekjen Siti Fauziah Sampaikan Ini