Bamsoet Minta Pemerintah Buat Kriteria Penerapan Normal Baru

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melakukan proyeksi ke depan serta menentukan kriteria apabila kebijakan Normal Baru diterapkan, untuk melihat potensi penyebaran COVID-19 terkait sudah aman atau ada potensi mengalami peningkatan yang signifikan.

"Hal itu harus dilakukan pemerintah selain berdasarkan data kurva COVID-19 dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi daerah untuk dapat melakukan kebijakan Normal Baru, untuk melihat potensi penyebaran virus apakah sudah aman atau ada potensi mengalami peningkatan yang signifikan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).

Dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus berdiskusi dengan perwakilan guru dan tenaga pengajar untuk dapat menentukan sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) ke depannya.

Saat ini menurut dia, proses KBM seharusnya tetap dilakukan via daring namun dengan kesiapan pengajar yang harus lebih baik dan maksimal.

"Saya juga mendorong Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuat sistem atau aplikasi khusus sekolah yang khusus digunakan bagi siswa dan guru, dan diterapkan secara gratis," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan tempat-tempat umum dan wisata yang akan dibuka pada saat Normal Baru dan wajib memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan standar protokol COVID-19 untuk tatanan gaya hidup baru.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan di tiap daerah harus memastikan penggunaan transportasi oleh masyarakat sudah sesuai dengan protokol COVID-19.

Hal itu menurut dia karena hingga saat ini masih banyak orang di sejumlah angkutan umum yang mengabaikan protokol kesehatan, masih berdesakan, dan tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya karena keterbatasan tempat.