Bamsoet Minta Penghitungan Suara Dipercepat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti persoalan 490 kabupaten/kota dan provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi sehingga hasil Pemilu 2019 secara nasional yang dijadwalkan pada Kamis (25/4) tertunda.
Bambang mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di seluruh wilayah agar segera menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemilu 2019.
"Mengingat penghitungan suara secara nasional harus selesai paling lambat 35 hari setelah hari pencoblosan," kata Bambang, Jumat (26/4).
Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu mendorong KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan pengawalan terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tersebut.
Dia meminta KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengerahkan tim medis ke setiap kecamatan.
Hal ini diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan petugas KPPS guna mencegah supaya kejadian-kejadian seperti kelelahan hingga kematian yang menimpa petugas tidak terjadi kembali.
Bamsoet mendorong Bawaslu untuk terus berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap jalannya proses rekapitulasi di seluruh wilayah.
Hal itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilu 2019;
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti persoalan 490 kabupaten/kota dan provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi sehingga hasil Pemilu 2019 secara nasional yang dijadwalkan pada Kamis (25/4) tertunda.
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
- Indonesia Akan Gelar Kejuaran Dunia Balap Rally, Bamsoet Bilang Begini
- Catatan Politik Senayan: Penegakan Hukum yang Tidak Melecehkan Rasa Keadilan
- Bamsoet Apresiasi Pelantikan Siti Fauziah Sebagai Perempuan Pertama Sekjen MPR RI
- Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Balap Gokart Tanah Air
- Bamsoet Tegaskan Kadin Indonesia Dukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo