Bamsoet Nilai Kubu Jokowi Tolak Eksekutif-Legislatif Setara

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menilai koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak siap menghadapi kekalahan dan perubahan. Sikap tersebut diperlihatkan dengan langkah KIH bermanuver membentuk pimpinan DPR tandingan.

Langkah tersebut kata pria yang akrab disapa Bamsoet, menunjukkan KIH sebagai kekuatan politik menolak kesetaraan eksekutif-legislatif, tidak dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Serta cenderung ingin menguasai semua kekuasaan dari hulu hingga hilir.

Padahal menurut Wakil Bendahara Partai Golkar ini, untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan good and clean governance, kesetaraan eksekutif-legislatif menjadi syarat mutlak.

"Agar bisa efektif menjalankan fungsi check and balances, DPR tidak boleh lagi berada di bawah ketiak pemerintah," katanya dalam pesan elektronik, Minggu (2/11).
 
Bamsoet mengklaim, membangun kesetaraan eksekutif-legislatif merupakan semangat yang selama ingin diwujudkan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun KIH menentangnya dengan membuat gaduh di DPR. Seperti membentuk pimpinan DPR tandingan. Sikap tersebut memperlihatkan kalau KIH tidak ingin DPR bisa efektif menjalankan fungsi check and balances.
 
"Peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal untuk mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan legislatif yang kuat agar efektif mengawasi pemerintah. Banyak cabang kekuasaan berada dalam genggaman Presiden. Bahkan, presiden pun memiliki hak prerogatif dalam lingkup eksekutif," ujarnya.
 
Jika DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi check and balances, kata Bamsoet, akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan presiden. Contohnya, skandal Bank Century, praktik kartel minyak dan kartel-kartel komoditi lainnya. Karena kekuatan DPR untuk melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah.   

"Harap dicamkan bahwa kesetaraan eksekutif-legilatif dalam arti yang sebenar-benarnya, belum pernah terwujud. Sepanjang era Orde Baru, DPR betul-betul hanya jadi tukang stempel. Bahkan 10 tahun periode kepresidenan SBY pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif karena dipreteli oleh apa yang dikenal dengan sekretariat gabungan pendukung pemerintah," katanya.(gir/jpnn)