Bamsoet Optimistis UU Cipta Kerja Mampu Bangkitkan Sektor Properti Indonesia

REI menilai masih ada syarat pemasaran yang terlalu berat. Mulai dari sertifikat tanah, nomor persetujuan bangunan gedung, pertelaan dan jadwal PPJB dan AJB.

Akibatnya, pengembang membutuhkan waktu yang lama agar dapat memasarkan produknya ke masyarakat.

"Solusi dari REI adalah sertifikat disubstitusi dengan bukti kepemilikan atas tanah, PBG disubstitusi dengan nomor izin site plan/rencana tapak, atau menunjukkan proses pendaftaran SIMBG atau nomor tanda terima permohonan PBG dari instansi berwenang," kata Paulus.

Hal lain yang menjadi sorotan REI adalah RPP Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah. Percepatan proses pelayanan perlu diterapkan untuk mempercepat investasi dan menghindari kolusi.

Menurutnya, perlu dilakukan penetapkan persyaratan lengkap setiap kegiatan pelayanan, pemberian tanda terima dokumen syarat lengkap, pemberlakuan nomor urut layanan, penetapan batas waktu maksimum (SLA) setiap layanan.

“Pemberlakuan SLA Otomatis/persetujuan permohonan layanan, dan mengintegrasikan data sharing,” katanya.

Bamsoet mengapresiasi kajian yang telah dilakukan REI. Menurutnya, daftar inventaris masalah (DIM) yang telah dibuat REI diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan RPP UU Cipta Kerja terkait sektor properti.

"Saya mendorong pemerintah memperhatikan semua masukan elemen masyarakat dalam penyusunan RPP UU Cipta Kerja. Sehingga PP yang dihasilkan nanti memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)