Pansus KPK
Bamsoet: OTT KPK untuk Mengimbangi Opini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai operasi tangkap tangan (OTT) termasuk di Tegal, Jawa Tengah, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengimbangi opini publik atas sorotan terhadap kinerja lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs itu.
Anggota Pansus Hak Angket KPK yang karib disapa Bamsoet itu mengatakan, setiap ada peristiwa tertentu terkait dengan komisi antirasuah, pasti ada OTT.
"Menurut saya ini kan mengimbangkan opini publik. Kami sudut pandang politik saja, setiap ada peristiwa pasti ada OTT," kata Bamsoet usai rapat Pansus dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman, Selasa (29/8) malam.
Menurut Bamsoet, KPK berupaya menjaga keseimbangan opini. Dia mencontohkan, ketika ada peristiwa mantan hakim menang gugatan melawan KPK dan menerima ganti rugi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, komisi antikorupsi langsung menggelar OTT di sana.
"Ketika ada hakim yang menerima pergantian dari KPK di (PN) Selatan, OTT di Selatan. Biasalah itu," sindir politikus Partai Golkar ini.
Seperti diketahui KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno, kemarin (29/8). OTT itu ramai diberitakan saat Dirdik Aris tengah rapat dengan Pansus Hak Angket KPK.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT menangkap Panitera Pengganti PN Jaksel. OTT itu terjadi di hari yang sama penyerahan Rp 100 juta sebagai biaya ganti rugi atas ditolaknya pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Hakim PN Jakarta Pusat Syarifuddin. (boy/jpnn)
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai operasi tangkap tangan (OTT) termasuk di Tegal, Jawa Tengah, yang dilakukan
Redaktur & Reporter : Boy
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Habiburokhman Pastikan DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHAP
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Menganggap Kinerja KY Perlu Dievaluasi