Bamsoet: Pencegahan dan Asset Recovery Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan upaya pemberantasan korupsi tak hanya cukup mengandalkan tindakan hukuman saja.

Tak kalah penting adalah menutup lubang-lubang yang menjadi celah peluang korupsi.

Dengan demikian strategi pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada upaya pencegahan dan yang tak kalah penting pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).

"Stolen asset recovery atau pengembalian asset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi memang tak mudah. Karena itu para penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan harus lebih cerdik. Jangan kalah langkah," ujar Bamsoet saat menghadiri peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia, di Gedung KPK, Senin (9/12).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johny G Plate, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti, serta Ketua KPK terpilih Komjen Firli Bahuri.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 847 miliar.

"Kesulitan mengembalikan asset negara yang dikorupsi lantaran para pelaku tindak pidana korupsi kerap kali memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang. Belum lagi ditambah adanya aturan kerahasiaan bank yang lazim diterapkan pada berbagai negara tempat asset hasil Tipikor disimpan," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang dijalankan Indonesia sebetulnya cukup efektif dalam memburu asset Tipikor yang disimpan di luar negeri.