Bamsoet: Petani Dekat dengan Kemakmuran, Anak Muda Harus Menyadari Itu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sejarah kelahiran Pancasila tak lepas dari isu peningkatan kesejahteraan rakyat. Para founding fathers kemudian merumuskannya melalui sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu kemudian diturunkan ke dalam berbagai pasal di Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Pasal 27 ayat (2) yang mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selanjutnya Pasal 28 H mengenai hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian Pasal 31 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Bamsoet, ada delapan belas indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode penggantinya.

"Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka," kata Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI  bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian, secara virtual dari Jakarta, Rabu (21/10).

Forum itu juga diikuti oleh Camat Lembah Seulawah Ilyas, Kapolsek Kecamatan Lembah Seulawah Ipda Bustamam, Danramil Kecamatan Lembah Seulawah Kapten Inf. Sutan Radius, Kepala Desa Suka Damai Salman, Ketua Komite Sekolah Syafruddin Saleh, serta Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Saree Muhammad Amin.

Mantan ketua DPR itu menerangkan, merujuk berbagai indikator kesejahteraan yang ada harus  diakui konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan Konstitusi masih belum sepenuhnya terpenuhi.