Bamsoet: Polri Harus Menghargai Posisi DPR

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo setuju dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa anggota dewan harus bicara berdasarkan data dan fakta. Namun, dia menegaskan pemanggilan anggota DPR ada prosedurnya. 

Ini disampaikan Bambang, menanggapi pernyataan Jenderal Tito, yang meminta pejabat negara dan masyarakat jangan bicara sembarangan tapi harus pakai data. 

Itu disampaikannya terkait pemanggilan anggota DPR Eko Hendro Purnomo karena menyebut penangkapan teroris di Bintara, Bekasi sebagai upaya pengalihan isu.

"Bahwa anggota DPR itu bicara harus berdasarkan data dan fakta itu benar. Saya setuju dan mendukung pendapat Kapolri. Tapi pemanggilan anggota DPR itu ada tata cara nya sebagaimana diatur dalam UU," kata Bambang melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/12).

Politikus Golkar ini memberi contoh ketika ada kapolda atau pejabat tinggi lain di Polri membuat kekeliruan, komisi III sebagai pengawas tidak bisa sembarangan memanggil pejabat polri tersebut untuk dimintai keterangan dalam sidang komisi di DPR. 

"Kami harus minta ijin kapolri. Kenapa? Karena kita harus saling menghormati dan menghargai kewibawaan institusi kita masing-masing," jelasnya.

Anggota DPR, lanjut politikus yang akrab disapa Bamsoet, meski memiliki kewenangan atau hak pengawasan, hak anggaran dan hak membuat/merubah UU, tetap harus menghargai institusi Polri. Karena itu, diapun berharap sebaliknya.

"Polri harus menghargai posisi DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3. Jika ada anggota DPR yang diduga melanggar, ada Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan menindaknya sesuai tingkat kesalahan. Ada aturan ketatanegaraan yang juga harus di hormati, pemanggilan anggota DPR harus seijin presiden," pungkas Bamsoet.(fat/jpnn)