Bamsoet Sebut Buku Negara Butuh Haluan Cetakan Pertama Ludes dalam Sebulan

Bamsoet Sebut Buku Negara Butuh Haluan Cetakan Pertama Ludes dalam Sebulan
Ketua MPR RI Bamsoet saat memamerkan dua buku hasil karyanya di kantor IMI Pusat di GBK, Senayan. Foto: Dedi Sofian

"Hadirnya PPHN sebagai visi negara, jangan dipahami dengan pendekatan politik praktis," ujar Bamsoet.

Rektor Institut Pertanian Bogor sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia 2021-2022 Arif Satria mengatakan seluruh anak bangsa tentu ingin Indonesia menjadi bangsa besar.

Menurut dia, proses menuju bangsa besar tidak sebentar. Menuju bangsa besar memerlukan upaya besar juga.

Upaya terbesarnya merupakan proses perencanaan jangka panjang yang matang, terukur dan berkesinambungan.

"Dalam konteks pembangunan industri dirgantara, Brasil kurang diperhitungkan pada tahun 1980-an. Sementara Indonesia sudah mulai dengan Nurtanio dan lalu berubah menjadi IPTN, dan kini menjadi PT Dirgantara Indonesia," ujar dia.

Guru Besar Ekonomi Politik IPB sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Ketua Harian Brain Society Center (BS Center) Prof. Didin S Damanhuri melihat keberadaan PPHN merupakan kemajuan berdasarkan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih.

"Sudah saatnya Indonesia memilih mazhab pemikiran ekonomi berbasis konstitusi. Sebab, kelemahan kita sekarang ini ialah berjalan tanpa arah yang jelas dan hanya mengandalkan RPJMN yang dikembangkan dari visi dan misi presiden terpilih," ungkap dia.

Selain buku Negara Butuh Haluan, Bamsoet menerbitkan berbagai buku. Antara lain, 'Cegah Negara Tanpa Arah' (2021); 'Hadapi Dengan Senyuman, Pandemi Covid-19' (2021); 'Save People Care for Economy' (2020); 'Tetap Waras. Jangan Ngeres' (2020), dan 'Solusi Jalan Tengah' (2020).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan buku bertajuk Negara Butuh Haluan cetakan pertama ludes dalam satu bulan setelah peluncuran pada (10/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News