Bamsoet Sebut Jokowi Harusnya Masuk Kategori Kuning versi KPK

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyesalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluarkan catatan tentang rekam jejak calon menteri sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, catatan KPK yang memasukkan nama-nama tertentu dalam daftar merah dan kuning karena berpotensi menjadi calon tersangka korupsi justru telah mematikan hak politik figur-figur yang sebelumnya diusung menjadi calon menteri.

"Mestinya KPK tidak mengeluarkan itu karena akan mematikan hak politik dan perdata seseorang. Kan KPK selalu menyebut kalau ada dua alat bukti, baru dibuka. Kalau memang sudah ada dua alat bukti, proses saja yang bersangkutan," kata Bambang di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (4/11).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR itu menambahkan, dirinya tidak dalam posisi menyalahkan Presiden Jokowi yang mengajukan nama-nama ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Hanya saja, politikus yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu menyebut Jokowi memanfaatkan KPK untuk mencoret figur-figur tertentu.

Oleh karena itu, Bambang minta pimpinan KPK fokus menata komisi antirasuah itu dan konsisten dalam mengeluarkan pernyataan. Menurutnya, KPK lebih baik bersikap transparan soal nama-nama calon menteri yang berpotensi menjadi tersangka korupsi.

"Kalau merah, umumkan saja merah. Terangkan keterkaitannya," pinta dia.

Bambang justru menyebut Jokowi juga tak terlalu bersih dari kasus korupsi. "Kalau itu syaratnya, Jokowi juga kuning karena tidak mungkin dia tidak dilaporkan publik ke KPK soal TransJakarta misalnya," ungkap Bambang.

Khusus soal korupsi TransJakarta, Bambang menyatakan DPR akan mempermasalahkannya. "Mungkin saja DPR bikin hak angket, ini tergantung KIH (Koalisi Indonesia Hebat, red) nantinya," pungkasnya.(fas/jpnn)