Bamsoet Sebut Kadin Berperan Penting dalam Pencegahan Korupsi di Dunia Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Kadin Indonesia melalui Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan akan memperkuat kerja sama dengan berbagai penegak hukum dari mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga Kejaksaan.

Kadin bisa menjadi pelopor untuk bergotong-royong membuat sistem mencegah terjadinya korupsi dari sisi dunia usaha.

Mengingat pada dasarnya setiap pengusaha senantiasa memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, yakni untuk membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat.

"Tidak mungkin pengusaha mau secara sadar melakukan tindakan melanggar hukum seperti menyuap pejabat ataupun tindakan korupsi lainnya yang berujung pada penjara. Jika dicermati lebih dalam, sebagian besar kasus korupsi yang menimpa dunia usaha tidak lain disebabkan karena berbelitnya perizinan," ungkap Bamsoet usai memimpin rapat perdana Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan (Polhukam) Kadin Indonesia, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (15/11).

Selain itu, sistem politik yang tidak sehat, karena kooptasi dunia usaha juga efek dari masalah dukung-mendukung calon pejabat publik tertentu.

"Untuk membangun sistem dunia usaha dan politik yang sehat, Kadin memerlukan dukungan dari para penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan," ujar Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia itu dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 dan eks Ketua Komisi III Bidang Hukum, Pertahanan & Keamanan DPR RI itu menjelaskan penguatan kerja sama juga akan dilakukan dengan Kementerian Pertahanan, BIN, BAIS TNI, Lemhannas, TNI, hingga BSSN.

Bamsoet menyebut dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, misalnya, Kadin berperan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha produksi alutsista nasional, sehingga pemenuhan bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak terus bergantung pada impor.