Bamsoet: Semua Sepakat Perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara

Selasa, 11 Februari 2020 – 17:09 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo media visit ke Media Group News, di Kedoya. Foto: Humas MPR RI

Menurut pandangan ini, perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah jauh menyimpang dari semangat para pendiri bangsa, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan.

"Kedua, pandangan yang menginginkan kembali ke UUD NRI 1945 yang asli, kemudian menyempurnakannya melalui adendeum, sehingga naskah asli UUD NRI 1945 sebagai spirit perjuangan yang dirumuskan pendiri bangsa tidak hilang. Ketiga, pandangan yang menghendaki penyempurnaan secara menyeluruh terhadap UUD NRI 1945 yang telah empat kali dilakukan perubahan. Menurut pandangan ini, terdapat inkonsistensi dan inkoherensi antara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 di satu sisi, dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 pada sisi lainnya. Keempat, pandangan yang menginginkan penyempurnaan terhadap UUD NRI 1945," papar Bamsoet.

Kelima, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, pandangan yang menghendaki perubahan terbatas UUD NRI 1945, yaitu menghadirkan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

Hanya itu, dan tidak boleh menyentuh pasal-pasal lainnya. Sedangkan yang terakhir, keenam, pandangan yang menilai bahwa sistem ketatanegaraan pada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan yang muncul bukan pada UUD NRI 1945, tetapi pada implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

"Dari keenam pandangan tersebut ada satu kesamaan yang bisa ditarik sebagai titik temu. Semua pandangan menginginkan adanya PPHN sebagai road map pembangunan bangsa. Ketiadaan PPHN pasca bergulirnya reformasi, membuat bangsa ini seperti perahu besar yang mengarungi samudera tanpa kompas sebagai petunjuk arah. Terombang-ambing tak tentu mau kemana," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, MPR RI tak bisa berjalan sendiri dalam memilih jalan yang pasti untuk keluar dari persimpangan jalan.

Butuh dukungan pers agar kajian menghadirkan PPHN bisa komprehensif, sekaligus sebagai jembatan komunikasi antara MPR RI dengan rakyat.