Bamsoet Serukan Masyarakat NTB Terapkan Nilai Luhur Pancasila

jpnn.com, MATARAM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) turut bangga dan bersyukur orientasi publik pada negara-bangsa Indonesia sangat positif.
Sebanyak 95,6 persen responden merasa bangga menjadi orang Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dipublikasikan pada Juni 2022.
Kajian ini sejalan dengan survei Gallup Poll yang mencatat bahwa sekitar 75,4 persen masyarakat Indonesia memiliki jiwa patriot tinggi, dan bersedia ikut berperang mempertahankan negara.
"Hasil survei tersebut bukan berarti kita boleh berpuas diri, mengingat pekerjaan rumah kebangsaan masih banyak yang belum selesai. Dari tingkat yang paling elementer, pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila belum optimal dengan skor 64,6 atau dalam kategori sedang," ujarnya.
Hal itu dikatakan Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus pembukaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, NTB, Jumat (30/9).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan kehidupan kebangsaan diperhadapkan pada berbagai paradigma, yang menjadi antitesis dari nilai-nilai luhur Pancasila.
Dalam realitas sosial, masih dapat dirasakan adanya upaya merongrong Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, khususnya melalui gerakan radikalisme.
Masih ada penciptaan segregasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Masih ada perilaku korup yang terus merusak sendi-sendi pembangunan negara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyerukan masyarakat NTB, khususnya Pemuda Pancasila, untuk menerapkan nilai luhur Pancasila
- Waka MPR: Seni Ukir Jepara Bangkit di Tangan Generasi Muda
- Neng Eem Puji Keputusan Presiden Prabowo yang Umumkan Ojol dapat THR
- Jaga Warisan Intelektual Bangsa, Ibas Siap Kawal Regulasi dan Insentif Penulis
- Wakil Ketua MPR Tegaskan Pentingnya Regenerasi demi Keberlangsungan Seni Ukir Jepara
- Audiensi dengan Penulis Perempuan, Ibas Sampaikan Menulis Bisa Membentuk Peradaban
- Senator Abraham Liyanto Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Sulut