Bamsoet Tagih Penjelasan Mahfud MD

jpnn.com, JAKARTA - Ide Menko Polhukkam Mahfud MD agar Polsek tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tetapi tetap menjalankan fungsi sebagai pengayom, pemeliharaan kamtibmas menuai reaksi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Mahfud memberikan penjelasan maksud dari ide tersebut. "Meminta kepada Menko Polhukam (Nadiem) agar memberikan penjelasan perihal usulan tersebut," katanya, Kamis (20/2).

Mantan ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu meminta Menko Mahfud bersama kepolisian membahas dan mengkaji usulan tersebut secara matang. Hal ini mengingat berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, kewenangan penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat Polsek.

Dia meminta agar Menko Mahfud bersama Polri memerhatikan sisi sosiologis maupun yuridis dari usulan tersebut. "Agar penerapannya dapat sesuai dengan kebutuhan institusi Kepolisian," tegasnya.

Mantan ketua DPR itu menyatakan bahwa keberadaan Polsek merupakan perpanjangan tangan Polri ke lingkup masyarakat, baik di tingkat kelurahan maupun pedesaan. Karena itu, lanjut dia, penegakan hukum dapat bersifat menyeluruh hingga ke seluruh kalangan masyarakat.

Sebelumnya usulan Mahfud juga mendapat respons dari  Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Politikus berlatar belakang pengusaha yang karib disapa Roni itu tidak setuju usulan Mahfud. Roni bilang Polsek merupakan perpanjangan tangan Polri ke masyarakat di tingkat kelurahan ataupun pedesaan dalam hal penegakan hukum. 

Menurut Roni, ketiadaan kewenangan penyidikan dan penyelidikan di tingkat Polsek akan membuat pelayanan cepat atas pelanggaran hukum yang terjadi menjadi lambat serta terkendala. 

“Saya sebagai wakil ketua Komisi III DPR secara pribadi tidak setuju dengan usulan Pak Mahfud. Tujuan keberadaan Polsek adalah untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum,” kata Roni, Rabu (19/2).