Bamsoet Tegaskan jangan Sampai Perbedaan Politik jadi Penyebab Perpecahan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sepakat dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menekankan bahwa kemajemukan yang ada dalam diri bangsa, termasuk perbedaan agama, tidak boleh dijadikan sebagai bahan provokasi dan perpecahan.
Menurut pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu jangan sampai karena perbedaan pandangan politik justru menjadikan terpecah belah.
Mengingat umat islam Indonesia memiliki potensi sosial dan ekonomi besar yang menjadi penopang kedaulatan Indonesia.
Menurut dia, besarnya kekuatan ekonomi umat islam Indonesia bisa dilihat dari laporan State of the Global Islamic Economy 2020/2021 yang melaporkan potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun.
Terlebih, Indonesia naik ke peringkat 4 dari 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.
"Umat Islam Indonesia diakui Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) yang beranggotakan sejumlah ulama, pakar, dan tokoh muslim dunia, diketuai Prof. Dr. Syekh Ahmed Al-Tayeb yang saat ini menjabat sebagai Imam Akbar Al-Azhar," ujar Bamsoet seusai menghadiri Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Selasa (17/5).
Menurut Bamsoet, Syekh Ahmed Al-Tayeb datang ke Indonesia bukan untuk mengajari umat islam Indonesia.
Melainkan belajar tentang islam moderat yang dipeluk warga Indonesia.
Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Pimpinan BPKH Iskandar Zulkarnain, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Kusna Permana, dan Wakil Ketua Umum MUI Basri Bermanda.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan perbedaan agama tidak boleh dijadikan sebagai bahan provokasi dan perpecahan.
- Terima Kunjungan Hadianto, Waka MPR Apresiasi Perkembangan Pembangunan Palu
- Waka MPR Sebut Link and Match Pendidikan Kejuruan & Dunia Usaha Harus Ditingkatkan
- PUI Apresiasi Kerja Polri di Pengamanan Pilkada 2024
- Waka MPR Dorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim Bisa Segera Dijadikan Prolegnas
- Waka MPR Sebut Peningkatan Kesejahteraan Bisa Tingkatkan Kualitas Guru
- Di Hadapan Perwakilan Parlemen India, Waka MPR Tegaskan Ingin Atasi Krisis Iklim