Bamsoet Terus Genjot Kinerja DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan meski Pemilu 17 April 2019 sudah di depan mata, namun kinerja lembaga yang dipimpinnya tidak surut sama sekali.

Menjelang penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 yang rencananya akan dilakukan pada awal April 2019, DPR RI sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

"Selain itu, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini dibahas di Komisi VIII juga sudah memasuki babak akhir. Kami harapkan pekan ini akan selesai, karena semua pembahasan antara DPR dengan pemerintah sudah menemui titik temu. Hanya tinggal ketuk palu di Komisi VIII dan dilanjutkan dibawa ke Rapat Paripurna penutupan masa sidang nanti," ujar Bamsoet di ruang kerjanya.

Selain RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPR RI sebenarnya juga menargetkan penyelesaian RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

"Namun penyelesaian berbagai RUU tersebut terkendala karena ketidakhadiran pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi terkait di DPR RI. Misalnya pada RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang terkendala karena Kepala Badan Karantina Pertanian jarang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI," jelas Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, hal serupa juga terjadi dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional.

Bahkan dalam rapat konsultasi pada Desember 2018 antara Pimpinan DPR RI dengan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan HAM guna mempercepat pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional, para menteri tersebut tidak hadir.

"DPR RI tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan RUU. Butuh kerja sama dari kementerian dan lembaga negara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Padahal para anggota DPR RI di berbagai Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan ingin memaksimalkan masa sidang ini untuk tetap produktif menghasilkan RUU yang berkualitas. Semangat DPR RI ini harus juga disambut baik oleh pemerintah," tegas Bamsoet.